Menjaga kemerdekaan pers
Mempertahankan ruang kerja jurnalistik yang merdeka sekaligus bertanggung jawab kepada publik.
Tentang Kami
Mengenal identitas, arah organisasi, dan kepengurusan PWI Provinsi Aceh secara ringkas dan dapat ditelusuri.
Sejarah singkat
Dari semangat persatuan menuju profesionalisme.
Persatuan Wartawan Indonesia didirikan di Surakarta pada 9 Februari 1946. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional.
PWI Aceh adalah organisasi PWI pada tingkat provinsi yang menjadi wadah profesi bagi wartawan anggota di Aceh. Perannya mencakup peningkatan kompetensi, penguatan etika, konsolidasi organisasi, advokasi profesi, dan kegiatan sosial.
9 Februari 1946PWI berdiri di Surakarta sebagai wadah persatuan wartawan Indonesia.
1985Tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1985.
2021–2026Masa bakti kepengurusan PWI Aceh yang saat ini dipimpin M. Nasir Nurdin.
Rujukan sejarah: PWI Pusat dan Keppres No. 5 Tahun 1985.
Visi dan misi
Arah kerja organisasi
Selaras dengan arah PWI nasional, PWI Aceh mendorong pers profesional, bermartabat, bebas, dan bertanggung jawab.
Meningkatkan kompetensi
Mendorong pendidikan, pelatihan, dan UKW bagi wartawan di Aceh.
Melindungi profesi
Memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jurnalistik.
Membangun solidaritas
Memperkuat persatuan wartawan dan kemitraan yang sehat untuk kemajuan Aceh.
Struktur kepengurusan
Masa bakti 2021–2026Pengurus inti terverifikasi
M. Nasir Nurdin
Pengurus PWI Provinsi Aceh.
Muhammad Zairin
Pengurus PWI Provinsi Aceh.
Abdul Hadi
Pengurus PWI Provinsi Aceh.
M. Nazar A. Hadi
Pengurus PWI Provinsi Aceh.
Nama dan jabatan di atas dikonfirmasi melalui pemberitaan kegiatan organisasi pada Februari–Juli 2026. Daftar lengkap akan ditambahkan setelah dokumen susunan pengurus resmi diterima dari sekretariat.
Profil & legalitas
Berlandaskan aturan organisasi dan UU Pers.
PWI Aceh bekerja sebagai kepengurusan tingkat provinsi dalam struktur Persatuan Wartawan Indonesia. Anggota tunduk pada peraturan organisasi serta kode etik profesi.
Dokumen rujukan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI
- Kode Etik Jurnalistik
- Kode Perilaku Wartawan PWI